TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah tenaga kerja Indonesia ilegal atau TKI ilegal yang ditahan Jabatan Imigrasi Malaysia (JIM) pada 1 Januari-24 Mei 2018 mencapai 6.315 orang. Direktur Jabatan Imigrasi Malaysia Dato' Seri Haji Mustafar bin Haji Ali mengatakan Indonesia adalah negara dengan tenaga kerja ilegal tertinggi di Malaysia.
"Tangkapan tertinggi warga Indonesia sebanyak 6.315 orang, diikuti oleh warga Bangladesh 3.403 orang, Filipina 1.956 orang, Myanmar sebanyak 1.748 orang, dan sisanya dari negara lain," katanya di Kuala Lumpur, Sabtu, 26 Mei 2018.
Baca: Menteri Hanif Dhakiri Minta Malaysia Percepat Deportasi TKI Gelap
Angka ini didapat setelah Jabatan Imigrasi merespons Menteri Dalam Negeri Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin mengatasi isu Pekerja Asing Tanpa Identitas (PATI) dan warga asing. "JIM senantiasa komitmen dalam usaha memberantas masalah PATI dan usaha menyelesaikan masalah pekerja asing di negara ini," katanya.
Petugas Imigrasi, kata Haji Mustafar, terus beroperasi menjaring pekerja ilegal. Setelah penjaringan, pekerja ini dipulangkan ke negara asalnya. Menurut dia, pemulangan pekerja ilegal ini untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan kedaulatan negaranya. "Sepanjang 1 Januari-24 Mei, JIM telah mengadakan sebanyak 6.019 operasi di seluruh negeri," katanya.
Sebanyak 74.002 orang telah diperiksa dalam operasi ini. Hasilnya, ditemukan 17.869 pekerja asing tanpa identitas dari berbagai negara ditahan. Selain itu, sebanyak 455 pemberi kerja yang diduga melindungi pekerja ilegal ditahan.
Baca: TKI Terjaring Razia Imigrasi Malaysia, Kemlu: Kondisi Mereka Baik
Mustafar menjelaskan, program pemulangan kembali pekerja ilegal ke negara asal telah diikuti 744.942 pekerja ilegal. Selain itu, sebanyak 83.919 majikan telah mendaftar dalam program ini. Dari jumlah ini, sebanyak 482.535 merupakan pekerja dari warga negara Bangladesh, 118.115 warga Indonesia, 43.860 warga Myanmar, dan 32.992 warga negara India.
Mustafar mengatakan lembaganya akan mengambil segala langkah tegas dan tanpa kompromi untuk menangani keberadaan tenaga kerja ilegal, termasuk TKI ilegal. Selain itu, ia meminta masyarakat melaporkan keberadaan pekerja ilegal kepada otoritas setempat.
